Pasal 6

(1) PKB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut : membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB; menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan; memberikan persetujuan PDKB kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB yang dikelolanya; memasang tanda nama perusahaan dan fasilitas yang dimiliki di tempat yang dapat dilihat umum dengan jelas; melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi; menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai; menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak. (2) PKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan asal impor yang dipergunakan untuk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.