Pasal 2

(1) Direktorat Jenderal Pajak memperoleh, menghimpun, dan mendapatkan akses Informasi dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perpajakan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; b. instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lain; c. lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan; dan/atau d. perolehan Informasi lainnya sesuai dengan kewenangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertukarkan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional untuk kepentingan perpajakan.