Pasal 6

(1) Pertukaran Informasi secara Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: a. Pertukaran Informasi secara Otomatis kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan b. Pertukaran Informasi secara Otomatis dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. (2) Informasi yang dapat dipertukarkan secara Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi terkait pemotongan pajak; dan/atau b. Informasi lainnya untuk kepentingan perpajakan. (3) Informasi terkait pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan/atau bersumber di Indonesia kepada subjek pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; atau b. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak Indonesia yang dibayarkan oleh subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan/atau bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. (4) Informasi lainnya untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Informasi perpajakan selain Informasi terkait pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang sesuai dengan Perjanjian Internasional dan/atau kesepakatan para Pejabat yang Berwenang, dapat berupa: a. Informasi perpajakan yang tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan/atau dalam sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka Pertukaran Informasi secara Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. nformasi perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam rangka Pertukaran Informasi secara Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.