Pasal 12

(1) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merniliki kewajiban: a. menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan; b. memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan Standar Kualitas Layanan; c. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menerapkan prinsip manajemen risiko; e. memberitahukan: 1. kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan pihak lain; 2. penambahan dan/atau penghentian layanan penyediaan aplikasi penunjang; dan/ atau 3. perubahan susunan kepemilikan saham dan/atau susunan pengurus kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Teknologi Inforrnasi Perpajakan; f. dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan memiliki kewajiban untuk: 1. memastikan keamanan dan kelancaran pemberian layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain; 2. melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut; dan 3. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang berkerja sarna dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut; g. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalarn meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan perpajakan, penyediaan layanan pro bono; h. mematuhi ketentuan sebagairnana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan; i. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, terrnasuk penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti Electronic Filing Identification Number (EFIN), identitas pengguna ( username ), kata sandi ( password ), Personal Identification Number (PIN), tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, passphrase , dan autentikasi identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugian-kerugian nonmaterial lainnya. (2) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Wajib Pajak dalam kegiatan penyediaan layanan perpajakan. BAB VIII PENGAWASAN