Pasal 12

(1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah. (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Masa Pajak yang bersangkutan. (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah dilakukan sesuai dengan: a. tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D untuk SPT 21/26 Instansi Pemerintah; dan b. tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.