Pasal 13

(1) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengakibatkan adanya: a. pajak yang kurang disetor, maka Pemotong/Pemungut Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut; atau b. pajak yang lebih disetor, maka atas kelebihan penyetoran pajak yang terdapat dalam: 1. SPT 21/26 Instansi Pemerintah, dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya oleh Pemotong/Pemungut Pajak; atau 2. SPT Unifikasi Instansi Pemerintah, dapat diajukan Pemindahbukuan oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. (2) Jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP.