Pasal 3

(1) SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk formulir kertas ( hard copy ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat digunakan oleh Pemotong dan/ a tau Pemungut PPh yang: a. membuat tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak; b. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak; dan c. telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT).