Pasal 8

(1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat berbentuk dokumen kertas atau dokumen elektronik. (2) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) harus dibuat dalam hal terjadi pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas objek pajak yang meliputi penghasilan dari: a. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jasa Giro; b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan c. Transaksi Penjualan Saham yang meliputi saham pendiri, bukan saham pendiri, dan saham milik Perusahaan Modal Ventura. (3) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemotong dan/ atau Pemungut PPh menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/ atau Pemungut PPh. (4) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara baik berbentuk dokumen kertas maupun dokumen elektronik. (5) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama pihak yang dipotong; b. nomor unik; dan c. jumlah PPh yang dipotong. BAB IV SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI