Pasal 3

(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; atau b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk. (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (4) Kode Otorisasi DJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (5) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP namun habis masa berlakunya, Wajib Pajak harus mengajukan kembali permohonan penerbitan: a. Sertifikat Elektronik kepada salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk; atau b. Kode Otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak. (6) Wajib Pajak dapat memiliki Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi DJP secara bersamaan namun dalam penggunaannya Wajib Pajak harus memilih salah satu jenis Tanda Tangan Elektronik untuk melakukan satu jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.