Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Pasal 5

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

DJP berlakuⓘBatang tubuh

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.

⚠ Penomoran pasal di teks sumber janggal

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (5->7)

Label pasal ini ditulis persis seperti di sumber.

(1) PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk penggunaan ( manual user) aplikasi e Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/ PJ/ 20 14. Paal 6 PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik, untuk Masa Pajak berikutnya: a. PKP diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik; dan b. PKP tidak diperkenankan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas ( hard copy) .

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.