Pasal 6

(1) Penyalur SPT Elektronik menyediakan layanan untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. (2) Penyalur SPT Elektronik harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional layanan. (3) Penyalur SPT Elektronik dapat menyediakan layanan setelah berhasil melalui uji kompatibilitas dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam suatu berita acara. (4) Penyalur SPT Elektronik mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menjamin kerahasiaan data SPT Elektronik Wajib Pajak; b. menjamin ketersediaan layanan; c. menjamin bahwa seluruh data SPT Elektronik terkirim; d. mencantumkan identitas Penyalur SPT Elektronik pada setiap SPT Elektronik yang dikirimkan; e. menjamin bahwa sistem yang dimiliki menerapkan standar yang meliputi Authentication, Confidentiality, Integrity, dan Non-Repudiation ; f. memberitahukan kepada pengguna dalam hal terdapat kendala atau gangguan yang menyebabkan kegagalan penyaluran SPT Elektronik; g. memberitahukan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dalam hal terdapat kegagalan atau kendala dalam penyaluran SPT Elektronik; dan h. melakukan perbaikan atas masalah teknis atau gangguan yang menyebabkan kegagalan dalam penyaluran SPT Elektronik.