Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 5/2015
PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-05/PJ/2015
- Tahun
- 2015
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 9 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2019 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 1.131 karakter
- Pasal 2 293 karakter
- Pasal 3 829 karakter
- Pasal 4 478 karakter
- Pasal 5 890 karakter
- Pasal 6 1.313 karakter
- Pasal 7 905 karakter
- Pasal 8 511 karakter
- Pasal 9 189 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-05/PJ/2015Peraturan Dirjen Pajak · 13 Feb 2015 · diambil 4 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
PER-DJP 11/2019 — PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
“Pasal 19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2015 tentang Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik, b. ketentuan mengenai Penyelenggara e -Faktur Host-to-Host (H2H) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, dan c. ketentuan mengenai perusahaan Application Service Provider sebagai pembuat Kode Billing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP