Pasal 4

(1) Dalam hal PKP telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas, maka: a. Pengusaha yang memiliki tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang berada diluar Kawasan Bebas harus dikukuhkan sebagai PKP di tiap-tiap KPP domisili tempat kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. b. Kepala KPP domisili tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melakukan pengukuhan secara jabatan terhadap Pengusaha tersebut paling lama tanggal 31 Oktober 2009. c. Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2009. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk PKP yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya yang tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan di Kawasan Bebas. (3) Sepanjang untuk PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang Pemusatan Tempat PPN Terutang bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus dinyatakan tidak berlaku.