Pasal 6

(1) Notaris dan/atau PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat akun dan mendaftarkan alamat pos elektronik pada Sistem Elektronik. (2) Notaris dan/atau PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. telah menyampaikan: 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, bagi Notaris dan/atau PPAT yang memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; b. tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan; c. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan, atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan d. tidak sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan. (3) Notaris dan/atau PPAT yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak ke alamat pos elektronik yang telah didaftarkan. (4) Notaris dan/atau PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menyampaikan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan melalui Sistem Elektronik untuk orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (5) Notaris dan/atau PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan: a. data orang pribadi atau badan; dan b. data akun dan kata sandi Sistem Elektronik milik Notaris dan/atau PPAT.