Pasal 9

(1) Menteri teknis/Kepala Lernbaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pernerintah di bidang Penanarnan Modal, menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal. (2) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri teknis/Kepala Lernbaga yang merniliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi: a. persyaratan teknis dan nonteknis; b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan c. mekanisrne pengawasan dan sanksi. (3) Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2), Menteri teknis/Kepala Lembaga berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.