Pasal 41

(1) Pelaku Usaha di KEK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas impor: a. Barang Modal; dan/atau b. barang dan bahan, dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan industri. (2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. (3) Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK. (4) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Barang Modal, barang, dan/atau bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan. (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. (6) Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: a. Barang Modal, barang, dan/atau bahan mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat force majeur, atau b. Barang Modal, barang, dan/atau bahan diekspor. (7) Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan: a. Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebeluril 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek telah selesai; b. Pelaku Usaha wajib membayar 1. bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan 2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai; c. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor; d. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. (8) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat {7) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK. Paragraf Kedua Pemasukan Barang Dengan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Dan/Atau Cukai