Pasal 53

(1) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Pelaku Usaha dapat dilakukan: a. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai; b. audit kepabeanan dan/atau cukai; c. audit perpajakan; dan/atau d. pemeriksaan sewaktu-waktu. (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemanfaatan atas pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan fasilitas perpajakan oleh Pelaku Usaha. (3) Kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (4) Kegiatan audit perpajakan dan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari IT Inventory Pelaku Usaha. (6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berada dalam pengawasannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.