Pasal 7

(1) Penilai Publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai KJPP. (2) Kewajiban mempunyai KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Penilai Publik diterbitkan. (3) Penilai Publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KJPP, wajib mempunyai KJPP paling lama 6 (enam) bulan sejak pengunduran diri. (4) Jika Penilai Publik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu : a. Penilai Publik memberikan jasanya tidak mempunyai KJPP; b. Penilai Publik tidak mempunyai KJPP lebih dari 6 (enam) bulan sejak izin Penilai Publik diterbitkan; atau c. Penilai Publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KJPP, tidak mempunyai KJPP lebih dari 6 (enam) bulan sejak pengunduran diri, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bagian Kedua penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk Sementara Waktu atas permintaan Sendiri