Pasal 34

(1) Penilai Publik dilarang merangkap jabatan sebagai : a. pejabat negara; b. pimpinan, anggota, atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; c. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau rekan pada badan usaha lainnya; d. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya; e. pimpinan atau pengurus pada partai politik; f. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan; atau g. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud pada lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya. (2) Penilai Publik dan Rekan KJPP dilarang memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KJPP. (3) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penilai Publik yang merangkap jabatan sebagai : a. dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah tinggi, direktur, atau jabatan yang setara; b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau c. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada Asosiasi Profesi, yayasan keagamaan, atau badan hukum lain yang semata-mata didirikan untuk kepentingan sosial. (4) Jika Penilai Publik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Penilai Publik melakukan perangkapan jabatan, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa peringatan. (5) Jika Penilai Publik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KJPP, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.