Pasal 41

(1) KJPP atau Cabang KJPP wajib : a. dipimpin oleh Penilai Publik; b. mempunyai tenaga Penilai tetap paling sedikit 2 (dua) orang dengan tingkat pendidikan formal yang paling rendah berijazah setara Diploma III; c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. memiliki atau menyewa kantor yang terisolasi dari kegiatan lain; e. mempunyai sistem pangkalan data Penilaian; dan f. menyelenggarakan dan memelihara catatan mengenai pekerjaan dan jam kerja setiap Penilai Publik dalam penugasan Penilaian. (2) Jika KJPP atau Cabang KJPP melanggar ketentuan dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJPP atau Cabang KJPP dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa peringatan.