Pasal 42

(1) Setiap perubahan nama KJPP, bentuk badan usaha KJPP, domisili KJPP, dan/atau domisili Cabang KJPP wajib mendapat izin dari Menteri. (2) Kewajiban mendapatkan izin dari Menteri untuk perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 22 ayat (1), serta melampirkan surat izin asli yang telah ditetapkan sebelumnya. (5) Dengan diberikannya surat izin usaha yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat izin usaha yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. (7) Permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap akan disampaikan pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima. (8) Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (9) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, maka permohonan izin tidak dapat diproses dan Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP dapat mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (10) Jika KJPP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perubahan nama KJPP, bentuk badan usaha KJPP, domisili KJPP, atau domisili Cabang KJPP tanpa mendapat izin dari Menteri, KJPP dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa peringatan.