Pasal 79

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dalam rangka memperoleh pembayaran atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. (2) Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. setiap permintaan Bantuan Penagihan Pajak hanya memuat satu identitas Penanggung Pajak; b. Penanggung Pajak berada di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau memiliki Barang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; c. Utang Pajak tidak sedang dalam sengketa antara Penanggung Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. telah dilakukan tindakan penagihan Pajak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan kesepakatan dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, tetapi Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak; dan e. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak belum daluwarsa. (3) Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi atau data: a. nilai Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; b. identitas Penanggung Pajak yang akan dimintakan Bantuan Penagihan Pajak atas Utang Pajak ke Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, meliputi: 1. nama Penanggung Pajak; 2. nomor identitas Penanggung Pajak, paling sedikit berupa nomor paspor dalam hal Penanggung Pajak merupakan orang pribadi; dan 3. alamat Penanggung Pajak; c. penjelasan mengenai tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan; d. tindakan penagihan Pajak yang diminta untuk dilakukan; e. daftar Barang milik Penanggung Pajak yang berada di wilayah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam hal permintaaan Bantuan Penagihan Pajak berupa Penyitaan dan/atau penjualan Barang sitaan atau tindakan penagihan Pajak yang dapat dipersamakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; f. tanggal daluwarsa hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang diajukan permintaan Bantuan Penagihan· Pajak; dan g. nomor Rekening Pemerintah Lainnya. (4) Dalam hal permintaan Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, penjualan Barang sitaan, Pencegahan, dan/atau Penyanderaan, atau tindakan penagihan Pajak yang dapat dipersamakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, harus melampirkan berita acara pemberitahuan Surat Paksa.