Pasal 87

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Penanggung Pajak atas Klaim Pajak, dalam hal: a. Penanggung Pajak atas Klaim Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. Penanggung Pajak atas Klaim Pajak memindahtangankan Barang yang tercantum dalam Klaim Pajak untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Badan yang identitasnya tercantum dalam Klaim Pajak akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; d. Badan yang identitasnya tercantum dalam Klaim Pajak akan dibubarkan oleh negara; e. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak atas Klaim Pajak oleh pihak ketiga; atau f. terdapat tanda-tanda kepailitan. (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan: a. tanpa didahului Surat Teguran; b. sebelumjangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau c. sebelum penerbitan Surat Paksa. (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Penanggung Pajak atas Klaim Pajak; b. besarnya Nilai Klaim Pajak; c. perintah untuk membayar; dan d. saat pelunasan Nilai Klaim Pajak. Paragraf 5 Surat Paksa untuk Penagihan Pajak atas Klaim Pajak