Pasal 8

(1) Atas pembayaran PPN dan atau PPn BM yang dilakukan dalam periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Februari 2005, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pembayaran kembali dengan melengkapi dokumen sebagai berikut : a. Faktur Pajak asli atau dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak yang sudah dibubuhi cap “dibayar tanggal ………….” dan ditandatangani oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; b. Foto copy tagihan rekanan (invoice) dengan dibubuhi pernyataan atau cap “sesuai dengan aslinya” oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; c. Foto copy tanda bukti pembayaran (kwitansi, cash receipt ), yang diterbitkan oleh rekanan atau bukti pemindahbukuan/bukti perintah transfer dengan dibubuhi pernyataan atau cap “sesuai dengan aslinya” (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana melakukan verifikasi keabsahan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan pelaksana mengajukan permintaan pembayaran kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (4) Atas permintaan pembayaransebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6.