Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 6
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
JDIH tidak berlakuⓘBatang tubuh
(1)
Dalam hal Pemerintah
membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dapat berupa volume minyak
bumi dan/atau gas bumi dari bagian Kontraktor.
(2)
Penentuan kebutuhan
minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam
negeri yang digunakan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan
gas bumi dan Menteri Keuangan.
BAB III
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI
DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS
BUMI
Teks diambil dari JDIH pada 9 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.