Pasal 11

Ayat (1) Menurut ketentuan ini bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar. Ayat (2) Contoh : Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 1998. Nilai perolehan Objek Pajak.......................................... Rp 110.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak............... Rp 30.000.000,00 (-) ---------------------- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak........................ Rp 80.000.000,00 Pajak yang terutang = 5% x Rp 80.000.000,00 = Rp 4.000.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1998, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp160.000.000,00 maka Pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut : Nilai perolehan Objek Pajak......................................... Rp 160.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.............. Rp 30.000.000,00 (-) ---------------------- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak....................... Rp 130.000.000,00 Pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp 130.000.000,00 = Rp 6.500.000,00 Pajak yang telah dibayar ............................................. Rp 4.000.000,00 (-) -------------------- Pajak yang kurang dibayar.......................................... Rp. 2.500.000,00 Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 1998 sampai dengan 30 Desember 1998 = 10 x 2% x Rp2.500.000,00 = Rp 500.000,00 Jadi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2.500.000,00 + Rp 500.000,00 = Rp 3.000.000,00