Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 24
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH berlakuⓘPenjelasan
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
Ayat (1)
Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran
pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan menunjukkan aslinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pendaftaran hak atas tanah dalam Pasal ini adalah pendaftaran hak
atas tanah pada buku tanah sebagai syarat lahirnya hak atas tanah yang berasal dari
pemberian hak atas tanah. Pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pendaftaran hak atas
tanah pada buku tanah yang terjadi karena pemindahan hak atas tanah.
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.