Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
KMK 1005/KMK.04/1985
PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- Jenis
- Keputusan Menteri Keuangan
- Nomor
- 1005/KMK.04/1985
- Tahun
- 1985
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 10 Okt 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PBB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 8 pasal
Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 249/KMK.04/1993 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (3->5,5->3,3->7)
- Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 179 karakter
- Pasal 2 226 karakter
- Pasal 3 800 karakter
- Pasal 5 767 karakter
- Pasal 3 440 karakter
- Pasal 7 101 karakter
- Pasal 8 127 karakter
- Pasal 9 287 karakter
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJP1005/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan · 28 Des 1985 · diambil 11 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
KMK 249/KMK.04/1993 — PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
“Pasal 9 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan bangunan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENGADAAN BARANG MODAL BERFASILITAS MELALUI PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (PERUSAHAAN LEASING)
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya