Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
KMK 249/KMK.04/1993
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- Jenis
- Keputusan Menteri Keuangan
- Nomor
- 249/KMK.04/1993
- Tahun
- 1993
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 10 Okt 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PBB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 10 pasal
Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 127/2007, PMK 167/2007 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 930 karakter
- Pasal 2 380 karakter
- Pasal 3 702 karakter
- Pasal 4 723 karakter
- Pasal 5 1.091 karakter
- Pasal 6 234 karakter
- Pasal 7 138 karakter
- Pasal 8 255 karakter
- Pasal 9 182 karakter
- Pasal 10 284 karakter
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJP249/KMK.04/1993Keputusan Menteri Keuangan · 27 Feb 1993 · diambil 11 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (3)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 9 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan bangunan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 127/2007 — TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
“huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 167/2007 — PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan itii mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP