Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 16/2011

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 16/PMK.03/2011
Tahun: 2011
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 16 pasal

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (12->14)

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 3.738 karakter
Pasal 2 2.485 karakter
Pasal 3 1.364 karakter
Pasal 4 186 karakter
Pasal 5 2.254 karakter
Pasal 6 1.241 karakter
Pasal 7 1.238 karakter
Pasal 8 1.831 karakter
Pasal 9 3.045 karakter
Pasal 10 493 karakter
Pasal 11 265 karakter
Pasal 12 3.560 karakter
Pasal 14 331 karakter
Pasal 15 282 karakter
Pasal 16 341 karakter
Pasal 17 521 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP16/PMK.03/2011Peraturan Menteri Keuangan · 24 Jan 2011 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH16/PMK.03/2011Peraturan Menteri · 24 Jan 2011 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 24 Jan 2011 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (8)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 29/2005
“Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 188/2007
“Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku: … 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 244/2015 — TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
“Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 185/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nornor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diubah sebagai berikut:”
Catatan: nomor peraturan yang diubah tidak terbaca otomatis dari kalimat ini; nomornya diambil dari judul.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 29/PMK.03/2005 — Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 188/PMK.03/2007 — Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: 244/PMK.03/2015 — Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan
Diubah dengan: 185/PMK.03/2015 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan