Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 193/2015

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 193/PMK.03/2015
Tahun: 2015
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 15 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 3.485 karakter
Pasal 2 3.141 karakter
Pasal 3 2.901 karakter
Pasal 4 334 karakter
Pasal 5 829 karakter
Pasal 6 1.354 karakter
Pasal 7 1.552 karakter
Pasal 8 931 karakter
Pasal 9 473 karakter
Pasal 10 524 karakter
Pasal 11 1.759 karakter
Pasal 12 2.414 karakter
Pasal 13 862 karakter
Pasal 14 660 karakter
Pasal 15 639 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP193/PMK.03/2015Peraturan Menteri Keuangan · 20 Okt 2015 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH193/PMK.03/2015Peraturan Menteri · 20 Okt 2015 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 20 Okt 2015 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 370/KMK.03/2003
“Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … e. ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 41/2020 — PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 1538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 41/2020.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut Sebagian : 370/KMK.03/2003 — Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Dicabut dengan: 41/PMK.03/2020 — Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan