Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 370/KMK.03/2003

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 370/KMK.03/2003
Tahun: 2003
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 5 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 22 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 157/2023, PMK 193/2015 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 4.704 karakter
Pasal 2 1.038 karakter
Pasal 3 624 karakter
Pasal 4 408 karakter
Pasal 5 994 karakter
Pasal 6 1.537 karakter
Pasal 7 1.725 karakter
Pasal 8 868 karakter
Pasal 9 729 karakter
Pasal 10 977 karakter
Pasal 11 388 karakter
Pasal 12 396 karakter
Pasal 13 330 karakter
Pasal 14 1.379 karakter
Pasal 15 1.178 karakter
Pasal 16 1.301 karakter
Pasal 17 1.100 karakter
Pasal 18 632 karakter
Pasal 19 1.879 karakter
Pasal 20 139 karakter
Pasal 21 386 karakter
Pasal 22 397 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP370/KMK.03/2003Keputusan Menteri Keuangan · 21 Agu 2003 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH370/KMK.03/2003Keputusan Menteri · 21 Agu 2003 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 21 Agu 2003 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (6)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 10/KMK.04/2001
“Pasal 21 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
KMK 63/KMK.03/2002
“Pasal 21 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 157/2023 — TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA
“Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/ a tau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 193/2015 — TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
“Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … e. ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 193/2015.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 10/KMK.04/2001 — Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut sebagian dengan : 193/PMK.03/2015 — Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan

Lampiran (1)

Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.

Lamp_370_2003_.pdf
Nomor peraturan tidak terbaca dari nama berkas, jadi kecocokannya belum terverifikasi.