Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 78/2016
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 78/PMK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 10 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PBB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 9 pasal
Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 80/2023 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (1->3)
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 1.255 karakter
- Pasal 3 404 karakter
- Pasal 4 1.076 karakter
- Pasal 5 1.688 karakter
- Pasal 6 111 karakter
- Pasal 7 412 karakter
- Pasal 8 166 karakter
- Pasal 9 554 karakter
- Pasal 10 589 karakter
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … b. ketentuan mengenai tidak dapat diajukannya keberatan terhadap SPPT atau SKP PBB yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7), dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 80/2023 — TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
“… d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 80/2023.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan