Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 80/2023
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 80 TAHUN 2023
- Tahun
- 2023
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 39 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 7.510 karakter
- Pasal 2 333 karakter
- Pasal 3 719 karakter
- Pasal 4 889 karakter
- Pasal 5 950 karakter
- Pasal 6 529 karakter
- Pasal 7 2.075 karakter
- Pasal 8 440 karakter
- Pasal 9 280 karakter
- Pasal 10 1.431 karakter
- Pasal 11 1.265 karakter
- Pasal 12 284 karakter
- Pasal 13 2.184 karakter
- Pasal 14 502 karakter
- Pasal 15 302 karakter
- Pasal 16 388 karakter
- Pasal 17 2.529 karakter
- Pasal 18 158 karakter
- Pasal 19 165 karakter
- Pasal 20 1.535 karakter
- Pasal 21 1.530 karakter
- Pasal 22 1.827 karakter
- Pasal 23 360 karakter
- Pasal 24 1.008 karakter
- Pasal 25 242 karakter
- Pasal 26 441 karakter
- Pasal 27 236 karakter
- Pasal 28 264 karakter
- Pasal 29 303 karakter
- Pasal 30 587 karakter
- Pasal 31 2.713 karakter
- Pasal 32 1.831 karakter
- Pasal 33 129 karakter
- Pasal 34 201 karakter
- Pasal 35 355 karakter
- Pasal 36 1.293 karakter
- Pasal 37 1.440 karakter
- Pasal 38 1.627 karakter
- Pasal 39 562 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (7)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“huruf a, Pasal 78 ayat (1), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 79 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“… d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
Mencabut: 145/PMK.03/2012 — Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut Sebagian : 256/PMK.03/2014 — Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian
Mencabut: 78/PMK.03/2016 — Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Lampiran (1)
Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.