Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PER-DJP 53/2008 (ralat)

RALAT PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Jenis: Peraturan Dirjen Pajak (ralat)
Nomor: PER-53/PJ/2008
Tahun: 2008
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 15 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 3.827 karakter
Pasal 2 538 karakter
Pasal 3 935 karakter
Pasal 4 613 karakter
Pasal 5 163 karakter
Pasal 6 1.020 karakter
Pasal 7 6.924 karakter
Pasal 8 1.725 karakter
Pasal 9 318 karakter
Pasal 10 503 karakter
Pasal 11 369 karakter
Pasal 12 362 karakter
Pasal 13 1.327 karakter
Pasal 14 4.960 karakter
Pasal 15 493 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPPER-53/PJ/2008Peraturan Dirjen Pajak · 19 Jan 2009 · diambil 22 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (21)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KEP-DJP 407/2000
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2007; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 13/2007
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2007; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 535/2000
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-535/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 156/2000
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-351/PJ./2003; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 351/2003
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-351/PJ./2003; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 275/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-275/PJ./2001 tentang Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditannya; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 34/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Pilot Indonesia yang bekerja di Maskapai Penerbangan Asing dan Pelaut Indonesia yang bekerja di Kapal Berbendera Asing; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 35/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ./2001 tentang Tanda Pengenal Resmi sebagai Penduduk Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 36/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ./2001; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 527/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ./2001; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 37/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-37/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa atau Pelajar yang akan Belajar Ke Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
KEP-DJP 413/2001
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-413/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Misi Kesenian, Misi Olahraga, dan Misi Keagamaan serta Misi dagang atau Pameran; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 28/2000 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.41/2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 30/2000 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean sebagaimana telah diubah dengan SE-26/PJ.41/2001 dan diralat dengan SE-08/PJ.31/2003; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 31/2000 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.41/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (Aida) kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing yang Bekerja di Indonesia untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sebagaimana telah diubah dengan SE-26/PJ.41/2001; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 3/2001 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri); … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 39/2001 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.41/2001 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 10/2001 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditannya; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 16/2001 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.41/2001 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri bagi Anggota Misi Dagang atau Pameran di Luar Negeri; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 18/2001 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 19. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-413/PJ.41/2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Fiskal Luar Negeri) terhadap Misi Kesenian, Misi Olahraga, dan Misi Keagamaan serta Misi Dagang atau Pameran; … 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
SE 6/2003 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 14 Pada saat Peraturan Diretur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: … 21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.41/2003 tentang Penggunaan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri; 22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP