Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PP 9/2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Jenis: Peraturan Pemerintah
Nomor: 9 TAHUN 2021
Tahun: 2021
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 33 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 44/2022, PP 50/2022, PP 55/2022 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (4->1,1->5,5->1,1->17,17->19)
Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 1.325 karakter
Pasal 2 290 karakter
Pasal 3 2.476 karakter
Pasal 4 722 karakter
Pasal 1 916 karakter
Pasal 2A 2.040 karakter
Pasal 5 796 karakter
Pasal 1 3.406 karakter
Pasal 5A 577 karakter
Pasal 17 7.185 karakter
Pasal 17A 1.621 karakter
Pasal 19 846 karakter
Pasal 19A 2.398 karakter
Pasal 20 933 karakter
Pasal 6 360 karakter
Pasal 1 6.074 karakter
Pasal 8 2.225 karakter
Pasal 10A 1.931 karakter
Pasal 12 3.443 karakter
Pasal 14 1.589 karakter
Pasal 15 801 karakter
Pasal 16 403 karakter
Pasal 20 684 karakter
Pasal 24 1.581 karakter
Pasal 45A 5.721 karakter
Pasal 62 1.222 karakter
Pasal 63A 1.547 karakter
Pasal 63B 1.071 karakter
Pasal 7 699 karakter
Pasal 8 541 karakter
Pasal 9 2.969 karakter
Pasal 10 419 karakter
Pasal 11 503 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP9 TAHUN 2021Peraturan Pemerintah · 2 Feb 2021 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIHPP 9 TAHUN 2021Peraturan Pemerintah · 2 Feb 2021 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 02 Feb 2021 - 20 Des 2022 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (10)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PP 44/2022 — PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … b. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PP 44/2022.
dibaca dari teks DJP
PP 50/2022 — TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
“Pasal 74 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap: … b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PP 50/2022.
dibaca dari teks DJP
PP 55/2022 — PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
“Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PP 55/2022.
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mengubah: PP 94 TAHUN 2010 — Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: PP 45 TAHUN 2019 — Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: PP 1 TAHUN 2012 — Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: PP 74 TAHUN 2011 — Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Pengaturan lebih lanjut: PP 19 TAHUN 2009 — Pajak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
jenis relasi menurut JDIH: Pengaturan lebih lanjut
Dicabut sebagian dengan : PP 44 TAHUN 2022 — Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
Dicabut sebagian dengan : PP 55 TAHUN 2022 — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan