PP 55/2022

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP55 TAHUN 2022Peraturan Pemerintah · 20 Des 2022 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIHPP 55 TAHUN 2022Peraturan Pemerintah · 20 Des 2022 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 20 Des 2022 - s.d. Dicabut (diambil 16 Okt 2026)buka

Mencabut

• PP 18/2009

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

  dibaca dari teks DJP

• PP 94/2010

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PP 9/2021

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PP 23/2018

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PP 29/2020

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PP 30/2020

  “Pasal 72 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

• PP 20/2026 — Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

  “Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/ atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/ atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:”

  Catatan: nomor peraturan yang diubah tidak terbaca otomatis dari kalimat ini; nomornya diambil dari judul.

  dibaca dari teks JDIH

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: PP 18 TAHUN 2009 — Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut Sebagian : PP 94 TAHUN 2010 — Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian

• Mencabut Sebagian : PP 9 TAHUN 2021 — Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian

• Mencabut Sebagian : PP 45 TAHUN 2019 — Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian

• Mencabut: PP 23 TAHUN 2018 — Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: PP 29 TAHUN 2020 — Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: PP 30 TAHUN 2020 — Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Diubah dengan: PP 20 TAHUN 2026 — Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

  jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan