Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KEP-DJP 1/1996

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Jenis: Keputusan Dirjen Pajak
Nomor: KEP-1/PJ.7/1996
Tahun: 1996
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 21 Sep 2026DJP Aktif · 3 Okt 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP (KEP-1/PJ.7/1996) · halaman DJP (KEP-01/PJ./1996)
Teks: 9 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini
sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 645/2001, PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 1.679 karakter
Pasal 2 1.165 karakter
Pasal 3 391 karakter
Pasal 4 584 karakter
Pasal 5 904 karakter
Pasal 6 172 karakter
Pasal 7 228 karakter
Pasal 8 249 karakter
Pasal 9 169 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Sumber juga memuat dokumen ini di 1 alamat lain, dan isinya tidak sama persis.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPKEP-1/PJ.7/1996Keputusan Dirjen Pajak · 3 Okt 1996 · diambil 22 Sep 2026buka
DJPKEP-01/PJ./1996Keputusan Dirjen Pajak · 15 Jan 1996 · diambil 5 Okt 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KEP-DJP 1/1989 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 8 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.4/1989 tanggal 27 April 1989 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak, dinyatakan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

KEP-DJP 645/2001 — BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
“Pasal 3 Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, bentuk, jenis, dan kode kartu, formulir, surat dan buku yang digunakan dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana ditetapkan dalam : … Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-228/PJ/1999; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/1997 tentang Bentuk-bentuk Formulir yang Digunakan untuk Penagihan Pajak sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ/2001 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, Dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks KEP-DJP 645/2001.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 57/2010 — TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
“Pasal 7 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku: … 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ./1996 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri; … 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PER-DJP 57/2010.
dibaca dari teks DJP