Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 44/2013
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-44/PJ/2013
- Tahun
- 2013
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 10 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 1.891 karakter
- Pasal 2 709 karakter
- Pasal 3 1.047 karakter
- Pasal 4 959 karakter
- Pasal 5 443 karakter
- Pasal 6 859 karakter
- Pasal 7 1.201 karakter
- Pasal 8 1.037 karakter
- Pasal 9 446 karakter
- Pasal 10 175 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-44/PJ/2013Peraturan Dirjen Pajak · 5 Des 2013 · diambil 22 Sep 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (3)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 9 Pada saat ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 9 Pada saat ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 32/2014 — TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
“Pasal 8 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Dalam Rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa Untuk Keperluan Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP