Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 5/2017
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-05/PJ/2017
- Tahun
- 2017
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP dan PPN dan PBB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 11 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 3.964 karakter
- Pasal 2 1.227 karakter
- Pasal 3 1.868 karakter
- Pasal 4 1.150 karakter
- Pasal 5 701 karakter
- Pasal 6 1.728 karakter
- Pasal 7 299 karakter
- Pasal 8 958 karakter
- Pasal 9 248 karakter
- Pasal 10 208 karakter
- Pasal 11 176 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-05/PJ/2017Peraturan Dirjen Pajak · 4 Apr 2017 · diambil 22 Sep 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 10 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 11/2019 — PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
“Pasal 19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2015 tentang Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik, b. ketentuan mengenai Penyelenggara e -Faktur Host-to-Host (H2H) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, dan c. ketentuan mengenai perusahaan Application Service Provider sebagai pembuat Kode Billing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP