Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 8/2014
PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-08/PJ/2014
- Tahun
- 2014
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 9 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 19/2021 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 3.475 karakter
- Pasal 2 418 karakter
- Pasal 3 524 karakter
- Pasal 4 1.140 karakter
- Pasal 5 1.688 karakter
- Pasal 6 840 karakter
- Pasal 7 715 karakter
- Pasal 8 1.164 karakter
- Pasal 9 177 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-08/PJ/2014Peraturan Dirjen Pajak · 21 Mar 2014 · diambil 4 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
PER-DJP 19/2021 — PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2014 tentang Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP