PMK 17/2013

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP17/PMK.03/2013Peraturan Menteri Keuangan · 7 Jan 2013 · diambil 4 Okt 2026buka
• JDIH17/PMK.03/2013Peraturan Menteri · 7 Jan 2013 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 07 Jan 2013 - 14 Feb 2025 (diambil 5 Okt 2026)buka

Mencabut

• PMK 191/2007

  “Pasal 95 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

• PMK 198/2007

  “Pasal 95 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: … b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PMK 199/2007

  “Pasal 95 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: … c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

• PMK 82/2011

  “Pasal 95 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: … d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.

  dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

• PMK 15/2025 — PEMERIKSAAN PAJAK

  “Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468); … c. Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 15/2025.

  dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

• PMK 184/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN

  “Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nornor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan diubah sebagai berikut:”

  Catatan: nomor peraturan yang diubah tidak terbaca otomatis dari kalimat ini; nomornya diambil dari judul.

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: 198/PMK.03/2007 — Tatacara Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 199/PMK.03/2007 — Tatacara Pemeriksaan Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 191/PMK.03/2007 — Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 82/PMK.03/2011 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Diubah dengan: 184/PMK.03/2015 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

  jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan

• Diubah dengan: 18/PMK.03/2021 — Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan

• Dicabut dengan: PMK 15 TAHUN 2025 — Pemeriksaan Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan