Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 34/2020

PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 34/PMK.04/2020
Tahun: 2020
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 14 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (11->13)

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 1.361 karakter
Pasal 2 2.817 karakter
Pasal 3 2.087 karakter
Pasal 4 1.212 karakter
Pasal 5 902 karakter
Pasal 6 877 karakter
Pasal 7 851 karakter
Pasal 8 689 karakter
Pasal 9 353 karakter
Pasal 10 441 karakter
Pasal 11 1.533 karakter
Pasal 13 239 karakter
Pasal 14 598 karakter
Pasal 15 560 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP34/PMK.04/2020Peraturan Menteri Keuangan · 16 Apr 2020 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH34/PMK.04/2020Peraturan Menteri · 16 Apr 2020 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 16 Apr 2020 - 29 Des 2023 (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (10)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PMK 126/2023 — PENCABUTANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMP.ORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)SEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAHTERAKHIRDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR164/PMK.04/2022TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMPORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)
“Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakah atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 83/PMK.04/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 715); b. Nomor 149/PMK.04/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1162); c. Nomor 92/PMK.04/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 797); dan d. Nomor 164/PMK.04/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 126/2023 — PENCABUTANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMP.ORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)SEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAHTERAKHIRDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR164/PMK.04/2022TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMPORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)
Kalimat sumbernya tidak bisa diambil. kalimat perubahan tidak ditemukan di batang tubuh; relasi ini dibaca dari judul peraturan. Periksa sendiri teks peraturannya sebelum memakai relasi ini.
dibaca dari teks DJP
PMK 149/2020 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
“Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
dibaca dari teks DJP
PMK 83/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378), diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP
PMK 92/2021 — PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
“Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
dibaca dari teks DJP