Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 40/2005
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 40/PMK.03/2005
- Tahun
- 2005
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 16 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 734 karakter
- Pasal 2 692 karakter
- Pasal 3 1.866 karakter
- Pasal 4 803 karakter
- Pasal 5 599 karakter
- Pasal 6 683 karakter
- Pasal 7 119 karakter
- Pasal 8 836 karakter
- Pasal 9 173 karakter
- Pasal 10 176 karakter
- Pasal 11 356 karakter
- Pasal 12 742 karakter
- Pasal 13 215 karakter
- Pasal 14 292 karakter
- Pasal 15 200 karakter
- Pasal 16 329 karakter
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (3)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 226/2013 — TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
Dicabut dengan: 226/PMK.03/2013 — Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan