Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 226/2013

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 226/PMK.03/2013
Tahun: 2013
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 25 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 4.294 karakter
Pasal 2 3.255 karakter
Pasal 3 1.539 karakter
Pasal 4 1.256 karakter
Pasal 5 1.102 karakter
Pasal 6 6.805 karakter
Pasal 7 2.974 karakter
Pasal 8 2.304 karakter
Pasal 9 1.758 karakter
Pasal 10 224 karakter
Pasal 11 1.723 karakter
Pasal 12 3.325 karakter
Pasal 13 1.152 karakter
Pasal 14 1.425 karakter
Pasal 15 2.066 karakter
Pasal 16 3.037 karakter
Pasal 17 435 karakter
Pasal 18 361 karakter
Pasal 19 83 karakter
Pasal 20 308 karakter
Pasal 21 353 karakter
Pasal 22 879 karakter
Pasal 23 302 karakter
Pasal 24 643 karakter
Pasal 25 515 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP226/PMK.03/2013Peraturan Menteri Keuangan · 31 Des 2013 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH226/PMK.03/2013Peraturan Menteri · 31 Des 2013 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 31 Des 2013 - 17 Feb 2021 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (12)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 40/2005
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 121/2005
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PMK 195/2007
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PMK 12/2011
“Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 186/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 40/PMK.03/2005 — Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga Kepada Wajib Pajak
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 121/PMK.06/2005 — Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 12/PMK.03/2011 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 195/PMK.03/2007 — Tatacara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Diubah dengan: 186/PMK.03/2015 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 65/PMK.03/2018 — Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut dengan: 18/PMK.03/2021 — Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan