Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 55/2016

TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 55/PMK.03/2016
Tahun: 2016
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 14 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 17/2025 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 722 karakter
Pasal 2 2.274 karakter
Pasal 3 828 karakter
Pasal 4 547 karakter
Pasal 5 274 karakter
Pasal 6 871 karakter
Pasal 7 1.088 karakter
Pasal 8 1.036 karakter
Pasal 9 1.512 karakter
Pasal 10 824 karakter
Pasal 11 407 karakter
Pasal 12 438 karakter
Pasal 13 260 karakter
Pasal 14 590 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP55/PMK.03/2016Peraturan Menteri Keuangan · 8 Apr 2016 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH55/PMK.03/2016Peraturan Menteri · 8 Apr 2016 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 08 Apr 2016 - 25 Feb 2025 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (5)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 129/2012
“Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 17/2025 — PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 36 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 538); dan b. Pasal 108 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 129/PMK.03/2012 — Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Diubah dengan: 18/PMK.03/2021 — Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut dengan: PMK 17 TAHUN 2025 — Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan