Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 583/KMK.03/2003

PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 583/KMK.03/2003
Tahun: 2003
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 5 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 7 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 467 karakter
Pasal 2 621 karakter
Pasal 3 510 karakter
Pasal 4 297 karakter
Pasal 5 243 karakter
Pasal 6 812 karakter
Pasal 7 329 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP583/KMK.03/2003Keputusan Menteri Keuangan · 31 Des 2003 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH583/KMK.03/2003Keputusan Menteri · 31 Des 2003 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 31 Des 2003 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (9)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 47/KMK.01/1987
“Pasal 6 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari/ke/di Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di Sekitarnya yang Dinyatakan sebagai Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat ( Bonded Warehouse ) Daerah Industri Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
KMK 548/KMK.04/1994
“Pasal 6 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari/ke/di Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di Sekitarnya yang Dinyatakan sebagai Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat ( Bonded Warehouse ) Daerah Industri Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
KMK 192/KMK.04/1998
“Pasal 6 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : … 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat ( Bonded Warehouse ) Daerah Industri Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PP 39/1998
“Pasal 6 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : … 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat ( Bonded Warehouse ) Daerah Industri Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP · diabaikan: hierarki: KMK tidak dapat mencabut/mengubah PP

Dicabut oleh

PMK 45/2009 — TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
“Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat ( Bonded Zone ) Daerah Industri Pulau Batam; … 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.011/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 45/2009.
dibaca dari teks DJP