Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 213/2021

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 213/PMK.010/2021
Tahun: 2021
Status menurut sumber ⓘ: JDIH Berlaku · 21 Sep 2026Hanya JDIH yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: PPh menurut pilihan situs ini dari JDIH
Sumber: halaman JDIH
Teks: 8 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 1.052 karakter
Pasal 2 1.797 karakter
Pasal 3 343 karakter
Pasal 4 935 karakter
Pasal 5 795 karakter
Pasal 6 519 karakter
Pasal 7 502 karakter
Pasal 8 691 karakter

Teks diambil dari JDIH pada 9 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

JDIH213/PMK.010/2021Peraturan Menteri · 31 Des 2021 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 01 Jan 2022 - s.d. Dicabut (diambil 9 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 46/2018
“Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Intemasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 626), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks JDIH

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 46/PMK.010/2018 — Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut