Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 40/2010
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-40/PJ/2010
- Tahun
- 2010
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 12 pasal
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (11->11)
- Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 2.355 karakter
- Pasal 2 588 karakter
- Pasal 3 366 karakter
- Pasal 4 863 karakter
- Pasal 5 152 karakter
- Pasal 6 840 karakter
- Pasal 7 5.146 karakter
- Pasal 8 338 karakter
- Pasal 9 2.479 karakter
- Pasal 10 1.334 karakter
- Pasal 11 428 karakter
- Pasal 11 208 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-40/PJ/2010Peraturan Dirjen Pajak · 9 Agu 2010 · diambil 22 Sep 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
SE 9/1994 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 11 Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.10/1994 tentang Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Ketentuan Dalam PPPB dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk permohonan pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam rangka penerapan ketentuan P3B yang telah diajukan oleh WPLN sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.”
dibaca dari teks DJP