Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 111/2014
KONSULTAN PAJAK
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 111/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 33 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 55/2026 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 1.433 karakter
- Pasal 2 2.040 karakter
- Pasal 3 3.861 karakter
- Pasal 4 943 karakter
- Pasal 5 1.956 karakter
- Pasal 6 1.429 karakter
- Pasal 7 1.825 karakter
- Pasal 8 1.239 karakter
- Pasal 9 442 karakter
- Pasal 10 648 karakter
- Pasal 11 366 karakter
- Pasal 12 1.156 karakter
- Pasal 13 843 karakter
- Pasal 14 508 karakter
- Pasal 15 2.720 karakter
- Pasal 16 1.519 karakter
- Pasal 17 588 karakter
- Pasal 18 118 karakter
- Pasal 19 1.892 karakter
- Pasal 20 1.150 karakter
- Pasal 21 921 karakter
- Pasal 22 163 karakter
- Pasal 23 708 karakter
- Pasal 24 2.828 karakter
- Pasal 25 1.253 karakter
- Pasal 26 173 karakter
- Pasal 27 1.019 karakter
- Pasal 28 2.473 karakter
- Pasal 29 2.677 karakter
- Pasal 30 1.113 karakter
- Pasal 31 2.622 karakter
- Pasal 32 338 karakter
- Pasal 33 535 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (8)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PMK 485/2003 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 55/2026 — KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK
“2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Diubah oleh
PMK 175/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan